buy levitra online

Sosialisasi UU No. 17 Tahun 2012 sebagai Landasan Hukum Perkoperasian Indonesia

 Sosialisasi UU No. 17 Tahun 2012

Deputi I Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Drs. Setyo Heriyanto, MM, Dosen Akuntansi Universitas Bakrie, Bapak Suwanto, dan Deputi VII Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK, Ir. I Wayan Dipta, Msc dalam Sosialisasi UU No. 17 Tahun 2012

 

Jakarta (6/12) – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia selenggarakan sosialisasi UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian di Auditorium Bustanil Arifin, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dari 225 undangan, acara yang berlangsung selama empat jam ini hanya dihadiri oleh lebih dari separuhnya. Tamu undangan tersebut terdiri dari pejabat eselon I dan II, pegawai pejabat Kementerian Koperasi dan UKM, serta tamu undangan lainnya. Tujuan sosialisasi ini adalah agar para pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai landasan hukum dalam melakukan pembinaan kepada koperasi-koperasi di daerah.

Sosialisasi UU No. 17 Tahun 2012 yang berlangsung sejak pukul 09.30 WIB tersebut diawali dengan dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh tamu undangan dan dilanjutkan dengan laporan panitia penyelenggara kegiatan ini, serta sambutan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Ir. Agus Muharram, MSP, yang mewakili Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan, SE., MM., MBA, yang berhalangan hadir karena adanya tugas lain di Cianjur, Jawa Barat. Dalam sambutannya tersebut, beliau sekaligus membuka kegiatan sosialisasi ini.

“Dalam memahami UU No. 17 Tahun 2012 ini, kita perlu menerapkan dua hal, yaitu BCL (Baca, Camkan, Laksanakan) undang-undang tersebut dan apabila terjadi pelanggaran maka CLBK (Cepat Laporkan, Berikan Keterangan kepada yang berwenang),” tutur Bapak Agus Muharram dalam sambutannya pada Kamis pagi itu.

Sosialisasi ini diselenggarakan setelah UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2012 oleh Presiden Republik Indonesia, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012 oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin.

Paparan mengenai undang-undang itu sendiri disampaikan oleh Drs. Setyo Heriyanto, MM selaku Deputi I Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM dan Deputi VII Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK, Ir. I Wayan Dipta, Msc yang membahas substansi penting dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dan tindak lanjut peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut dengan moderator Bapak Suwandi, dosen Akuntansi Universitas Bakrie. Acara pokok ini kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi/sharing.

“Bapak Menteri Koperasi dan UKM sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui televisi. Selanjutnya tahun depan kami akan melakukan sosialisasi khusus ke tiap daerah dengan mengadakan pertemuan langsung dan melalui media cetak serta elektronik,” ujar Bapak I Wayan Dipta saat ditemui usai makan siang di halaman Auditorium Bustanil Arifin. (Sita/Dinda)

 

3 Responses to Sosialisasi UU No. 17 Tahun 2012 sebagai Landasan Hukum Perkoperasian Indonesia

  1. munawar says:

    pasal 44 uu no 17/2012
    ayat (1), Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Pengurus dan/atau Pengawas untuk hadir.
    (3) Apabila perintah Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Ketua

    WADUH JADI SEREM YA .. TERUS APA PUNGSI DEPKOP .. INI BISA TERJADI INVESTASI PENGADILAN… KOK MELEBIHI KUROPTOR PENANGANANNYA
    INI HARUS DIPIKIR ULANG , INGAT PERADILAN KITA YANG BOBROK BISA JADI ATM HAKIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>